| download PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN
TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
| download PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
| download PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| download PENETAPAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
| download PENETAPAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN
AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
| download TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN
PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN
PERENCANAAN TENAGA KERJA
| download PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2005 TENTANG JENIS DAN TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Menanggapi alasan pengunduran diri yang diajuykan Lius. menurutnya, pihak pengurus tengah mempelajari surat yang diajukan Lius sebelum menentukan sikap atau menunjuk penggantinyamenanggapi alasan
Taufik Hidayat meminta rekan-rekannya para pemain bulu tangkis Indonesia untuk menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk membantu korban letusan Gunung Merapi, Oktober laluTaufik Hidayat meminta
Perenang Belanda, Ranomi Kromowidjojo meraih medali emas 50 meter gaya bebas di hari terakhir kejuaraan dunia renang kolam pendek di Dubai, Minggu (19/12).
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pojok Antikorupsi di Gedung KPK, tercatat rincian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pejabat negara. Salah satu yang baru saja dilaporkan adalah
Delapan Hakim Konstitusi tersinggung karena mereka dianggap tidak bersih di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini menyusul ucapan Refli Harun yang mengatakan hanya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA